Demi PMU, Pemerintah Segera Amandemen UU Sisdiknas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai merintis pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU). Agar dapat mengelolanya dengan teratur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan segera mengamandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Kenapa namanya PMU? Karena belum ada UU yang mengatur wajar 12 tahun. Maka kita akan mempersiapkan amandemen UU Sisdiknas agar wajar 9 tahun bisa kita dorong menjadi 12 tahun," kata Nuh kepada Kompas.com, di gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pihak Kemdikbud menggulirkan program rintisan wajar 12 tahun melalui PMU setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung hal itu di dalam pidato kenegaraannya, Kamis pagi, di gedung parlemen. Menurut Nuh, pidato Presiden yang menyinggung program PMU akan membawa dampak positif bagi terlaksananya program wajar 12 tahun. Selain akan semakin dikenal sebagai program nasional, menurutnya hal itu juga bentuk dukungan dari pemerintah akan program tersebut.

"Kalau dicermati pidato Presiden tadi pagi, Insya Allah PMU dan wajar 12 tahun akan menjadi program nasional," ungkapnya.

Selanjutnya, tambah Nuh, pihaknya hanya perlu menggalang dukungan dari DPR. Pasalnya, program ini akan membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar sehingga membutuhkan pula persetujuan anggota dewan.

"Tinggal "diadu" dalam penetapan anggaran. Tetapi kalau presiden sudah menyampaikan, rasanya semua akan sepakat," tandasnya.

Sumber : Kompas.com

Read More

Sekolah RSBI Buka Pendaftaran Lebih Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah-sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMA/RSBI) memulai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) lebih awal dari sekolah-sekolah reguler. Beberapa sekolah yang sudah membuka pendaftaran antara lain SMAN 13 RSBI Jakarta Utara dan SMAN 68 RSBI Jakarta Timur. 

Khusus untuk SMAN 13, pendaftaran PPDB telah sudah dimulai pada 4-7 Juni 2012 lalu. Setelah itu, proses PPDB disambung dengan ujian tertulis yang digelar beberapa hari setelahnya, yakni pada 9-11 Juni 2012. Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelumnya telah menentukan jadwal PPDB, yakni mulai 27 Juni 2012.

"Sekolah kami telah mengumumkan hasilnya pada 13 Juni lalu, dan para siswa yang diterima telah melakukan daftar ulang pada 14-16 Juni," kata seorang guru di SMAN RSBI 13 Jakarta Utara, Retno Listiyarti kepada Kompas.com, Rabu (13/6).

Berdasarkan jadwal dari dinas pendidikan, proses PPDB untuk jenjang SMA di wilayah DKI Jakarta pendaftaran tahap pertama baru akan dibuka secara online pada 27 Juni sampai 6 Juli 2012. Setelah itu, verivikasi calon peserta didik akan dilakukan pada 2 Juli sampai hari pengumumannya, yakni 6 Juli 2012 di sekolah tujuan.

Setelah itu, para siswa yang telah diterima diharuskan melakukan lapor diri pada 7-10 Juli 2012 di sekolah tujuan. Bersamaan dengan itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengumumkan jumlah kursi yang kosong pada 10 Juli 2012.

Untuk tahap kedua, pendaftaran secara online akan dibuka mulai 10-13 Juli 2012. Disusul dengan verivikasi data dan pengumuman pada 12-13 Juli 2012 di sekolah tujuan. Sehari setelahnya, pada 14 Juli 2012 para siswa yang diterima diwajibkan melakukan lapor diri ke sekolah tujuan. 

Sumber : http://kompas.com/

Read More

Sulit Penuhi Kuota, RSBI "Jemput Bola" Siswa Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ternyata, sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menemui kesulitan untuk menjaring siswa miskin guna memenuhi alokasi 20 persen kursi bagi siswa miskin di semua jenjang. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan, sekolah harus menyediakan 20 persen kursi dari total siswanya bagi siswa dari keluarga miskin. Kebijakan ini diterapkan untuk membuka akses siswa dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi, potret di lapangan mengatakan lain. Sekolah-sekolah umumnya kesulitan memenuhi kuota 20 persen tersebut. Alasannya, jumlah siswa miskin yang mendaftarkan diri ke sekolah RSBI masih sangat minim, baik dari segi jumlah maupun kemampuan akademiknya.

"Dari tahun ke tahun jatah 20 persen itu sulit terpenuhi," kata Kepala SMPN 1 RSBI Jakarta, Bambang K. Kartono, saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, bersama Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (21/6/2012).

Untuk memenuhi kuota itu, Bambang menjelaskan, tim penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolahnya melakukan "jemput bola" dan mencari siswa miskin yang memiliki kecakapan secara akademik. Proses seleksi akan dibebankan pada nilai Ujian Nasional (40 persen) dan hasil tes potensi akademik (60 persen).

"Kami akan berikan 20 persen kursi kami pada siswa miskin. Dengan catatan mereka bisa memenuhi passing grade di sekolah kami," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh juga mengingatkan sekolah-sekolah agar memenuhi kuota 20 persen siswa miskin. Pasalnya, hampir di seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta banyak ditemukan sekolah RSBI yang sulit memenuhinya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, hambatan menjaring siswa miskin karena adanya anggapan dan pola pikir masyarakat bahwa RSBI merupakan sekolah yang eksklusif dan mahal sehingga para siswa dari keluarga miskin merasa minder sebelum mencoba untuk mendaftar. 

Sumber http://kompas.com/

Read More

Si Miskin Takut Mendaftar ke RSBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah-sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen kursinya untuk siswa yang secara ekonomi kurang mampu.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti mengatakan, fakta di lapangan menemukan adanya ketakutan siswa dari keluarga dengan ekonomi lemah untuk mendaftar ke sekolah RSBI.

"Siswa dari keluarga miskin ketakutan masuk RSBI, sehingga banyak sekolah RSBI yang kesulitan memenuhi kuota. Jika dipaksakan masuk tanpa seleksi, maka itu akan menjadi bumerang," kata Retno, dalam diskusi mengenai RSBI, di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Dijelaskan Retno, minimnya minat siswa miskin mendaftar ke sekolah RSBI karena cap mahal yang menempel di RSBI. Kalaupun siswa miskin memberanikan diri untuk mendaftar ke RSBI, maka permasalahan lain juga akan muncul setelahnya. Misalnya masalah psikologis dan lingkungan sosial yang berbeda.

"Memaksakan siswa miskin masuk ke lingkungan sekolah yang secara ekonomi dan sosial berbeda dapat menimbulkan culture shock," ujarnya.

Ketidakmampuan beradaptasi, kata Retno, akan merepotkan siswa secara psiko-sosiologis karena dominasi akan menentukan pola relasi sosial. Secara umum siswa kaya memiliki pola komunikasi, pengetahuan, ekspresi, gaya hidup, cara berbahasa, berpikir, berbicara, dan bertindak lebih dominan.

"Siswa miskin yang terdominasi biasanya tunduk pada pola hubungan yang diciptakan siswa kaya dalam gaya belajar, seragam, dan kegiatan keakraban. Jika kecenderungan itu tidak diperhatikan oleh para guru dan sekolah, maka siswa miskin akan berada pada kondisi tertekan secara psikososial," tandasnya.

Ditambahkan Retno, dalam sebuah survey Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), ditemukan kecenderungan siswa pintar tapi miskin takut mendaftar ke sekolah-sekolah RSBI. Alasan yang umum dikhawatirkan oleh siswa adalah biaya mahal dan khawatir tak mampu membayarnya, takut diharuskan memiliki laptop, takut bergaul dengan anak-anak dari keluarga kaya, dan minder.

Read More

Diskriminasi di RSBI Terjadi Sejak Proses Pendaftaran

Diskriminasi di RSBI Terjadi Sejak Proses Pendaftaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti, menilai diskriminasi di sekolah-sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) telah terjadi sejak dimulainya pendaftaran.

Salah satunya bisa dilihat dari proses pendaftaran sekolah RSBI (jenjang SMA) yang mendahului proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari waktu yang telah ditetapkan. "Saya tak peduli apapun alasannya, tapi diskriminasi di RSBI telah terjadi sejak proses pendaftaran," kata Retno kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2012), di Jakarta.

Retno, yang juga merupakan seorang guru di SMAN 13 RSBI Jakarta Utara ini menjelaskan, proses PPDB di sekolahnya telah berakhir pada 14-16 Juni 2012 lalu. Padahal, sesuai jadwal, PPDB jenjang SMA di wilayah DKI Jakarta baru akan dimulai pada 6 Juli mendatang.

"Proses PPDB yang mendahului jadwal adalah bentuk diskriminasi. Bahkan untuk kelas internasional, proses PPDB telah dilakukan sejak akhir Mei 2012," ujarnya.

Dilanjutkan olehnya, perlakuan diskriminasi pada PPDB RSBI juga nampak dari sejumlah syarat yang berbeda dengan proses PPDB di sekolah-sekolah reguler. Di RSBI, penerimaan siswa ditentukan oleh nilai Ujian Nasional (UN), dan nilai hasil ujian tulis. Untuk nilai UN, diberikan bobot sebesar 40 persen, dan hasil ujian tulis bobotnya sebesar 60 persen yang berasal dari empat mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.

"Belum lagi nilai rapor yang rata-ratanya harus 7. Padahal di sekolah reguler tidak ada prasyarat serumit itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menentukan jadwal PPDB, yakni mulai 27 Juni 2012 sampai 6 Juli 2012. Setelah itu, verivikasi calon peserta didik akan dilakukan pada 2 Juli sampai hari pengumumannya, yakni 6 Juli 2012 di sekolah tujuan.

Setelah itu, para siswa yang telah diterima diharuskan melakukan lapor diri pada 7-10 Juli 2012 di sekolah tujuan. Bersamaan dengan itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengumumkan jumlah kursi yang kosong pada 10 Juli 2012. Untuk tahap kedua, pendaftaran secara online akan dibuka mulai 10-13 Juli 2012. Disusul dengan verivikasi data dan pengumuman pada 12-13 Juli 2012 di sekolah tujuan. Sehari setelahnya, pada 14 Juli 2012 para siswa yang diterima diwajibkan melakukan lapor diri ke sekolah tujuan. 

Sumber : http://kompas.com/

Read More

Siswa Miskin Jangan Takut Daftar ke RSBI

JAKARTA, KOMPAS.com — Siswa dari keluarga kurang mampu tak perlu lagi dihantui perasaan "takut" saat ingin mendaftar ke sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Pemerintah pusat dan daerah telah menjamin 20 persen dari total siswa di RSBI dialokasikan bagi siswa miskin di semua jenjang.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua sekolah RSBI tidak berlandaskan pada kemampuan siswa untuk membayar, tetapi pada kompetisi secara akademik. Siswa miskin akan mendapatkan haknya di sekolah RSBI, dengan catatan mampu memenuhi passing grade di sekolah tujuan.

"Indikator biaya bukan penentu. Siswa miskin dapat diterima dan akan kita kawal asalkan dia mampu bersaing secara akademik," kata Taufik saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Kamis (21/6/2012), di Jakarta.

Jika ada sumbangan yang ditetapkan kepada para calon siswa, menurutnya, digunakan untuk pengembangan mutu pendidikan dan hanya dibebankan pada siswa dari keluarga mampu.

"Sumbangan itu untuk yang mampu. Yang tidak mampu akan kita kawal jangan sampai berhenti karena alasan biaya. Datang saja ke sekolah, dan jangan percaya sama isu yang beredar karena di semua sekolah sudah ada prinsip senyum, salam, dan sapa," ujarnya.

Kepala SMPN 1 RSBI Cikini Bambang K Karnoto mengatakan, sesuai regulasi yang ditetapkan pada semua sekolah RSBI, tahun ini sekolahnya akan menerima 180 siswa baru dan mengalokasikan 20 persen kursi dari jumlah tersebut untuk siswa miskin. Untuk mendapatkan 20 persen siswa miskin itu, ia mengaku melakukan sistem jemput bola. Caranya, dengan langsung mengunjungi dan menyebar formulir pendaftaran ke sekolah-sekolah di sekitar wilayah Cikini.

"Kami turun ke lapangan untuk mencari 20 persen siswa itu. Kita cari ke SD di sekitar situ, karena kita sudah punya networking sekolah mana saja yang siswanya melanjutkan ke sekolah kita," kata Bambang.

Tahun lalu, biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolahnya berkisar di angka Rp 375.000-Rp 600.000 per bulan. Biaya sebesar itu digunakan untuk kegiatan pengayaan materi, studi banding atau pelatihan di luar negeri, kegiatan keinternasionalan, dan menghadirkan native speaker.

"Untuk siswa yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maka bisa diringankan, atau gratis sama sekali," kata Bambang.

Sosialisasi

Adanya anggapan bahwa RSBI mahal dan diskriminasi terhadap siswa dari keluarga miskin, diakui Taufik Yudi, karena lemahnya sosialisasi. Tak hanya itu, calon siswa dan orangtuanya terbatas dalam menjaring informasi terkait RSBI. Hal ini, menurutnya, menyebabkan adanya anggapan-anggapan yang akhirnya mengurungkan niat mereka untuk mendaftarkan diri.

"Oleh karena itu, kami berharap juga bantuan media untuk membantu menyosialisasikan ini," katanya.

Pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2012/2013 ini, lanjut Taufik, besaran biaya yang dibebankan kepada calon siswa baru akan ditetapkan setelah hari raya Idul Fitri, Agustus mendatang. "Sekarang, yang penting lulus tes dan masuk. Biaya nanti belakangan. Karena kami menyadari, kebutuhan orangtua menjelang Lebaran pasti besar. Jadi, biaya akan ditetapkan setelah Lebaran," jelasnya.


                                                                                                                   sumber http://kompas.com/

Read More

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat dengan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini Sekolah Menengah Pertama menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP).

Lulusan sekolah menengah pertama dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.

Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, anak-anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti:

1. SMP Negeri atau SMP Swasta Biasa
   
2. SD-SMP Satu Atap
   
3. SMP Terbuka
   
4. MTs Negeri atau MTs Swasta atau sekolah lainnya yang sederajat
   
5. Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar
   
   
   
   sumber : http://www.kemdiknas.go.id

Read More

FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL 2012

Jakarta -- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2012 akan segera digelar, dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juni 2012. FLS2N 2012 tersebut diselenggarakan di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuan dari penyelenggaraan FLS2N ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, serta sikap kompetitif kata Thamrin Kasman, ketua panitia kegiatan tersebut, di Jakarta beberapa hari yang lalu. "Selain itu untuk memperkokoh rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa." ujarnya menambahkan.

Peserta FLS2N ini adalah siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), siswa berkebutuhan khusus (PPLK), dan sekolah menengah atas (SMA) baik negeri maupun swasta. Jumlah peserta tahun ini sebanyak 1.743 siswa. Jenis perlombaan antara lain lomba menyanyi, pidato, mendongeng, seni tari kreasi daerah, melukis, dan lain-lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh direncanakan membuka secara resmi acara tersebut.

Gubernur NTB, M. Zainul Majdi menyambut gembira terpilihnya propinsinya sebagai penyelenggara kegiatan penting ini. Gubernur juga berharap penyelenggaraan FLS2N 2012 ini berdampak positif bagi pengembangan dunia pendidikan di NTB. "Selain itu semoga berkontribusi juga dalam mendukung program Visit Lombok Sumbawa 2012." ujarnya. (NW)

                                                                             http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/413

 

Read More