STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANG PENGANGGURAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM MENANGGULANG PENGANGGURAN

A.   LATAR BELAKANG

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Fenomena itulah yang menjadi keprihatinan Pakar Pendidikan Jatim Daniel M. Rosyid dan Ketua Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga Sri Kusreni yang menyatakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008 ini sudah mencapai 12 juta jiwa. (Jawa Pos:27/03/2008).

Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi.

Hal ini akibat dari krisis finansial yang memporak-porandakan perkonomian nasional, banyak para pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis. Begitu banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK oleh perusahaan di mana tempat ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan pengangguran yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif singkat.

Awal ledakan pengangguran sebenarnya bisa diketahui sejak sekitar tahun 1997 akhir atau 1998 awal. Ketika terjadi krisis moneter yang hebat melanda Asia khususnya Asia Tenggara mendorong terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak moneter di Indonesia, kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir November 1997 saja sudah bisa membuat sekitar 8000 karyawannya menganggur. Dan dalam selang waktu yang tidak relatif lama, 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik mereka di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan berdasarkan data pada akhir Desember 1997.

Ledakan pengangguranpun berlanjut di tahun 1998, di mana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru akan terjadi. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4%, maka tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3 juta orang dari tambahan ngkatan kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka tadi. Total pengangguran jadinya akan melampaui 10 juta orang.

Berdasarkan pengalaman, jika kita mengacu pada data-data pada tahun 1996 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4% belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi negara berkembang macam Indonesia adalah di atas 6%.
(http:// www..indopubs.com/andreas_limongan@hotmail.com)
Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dinegara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal.

Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar.

Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.

Dari latar belakang diatas maka bisa dijadikan rumusan masalah sebagai berikut. “Bagaimanakah strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran?”.

B.   PERSPEKTIF

a.)    Definisi Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani Strategeia (stratos = militer, dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal. Strategi bisa juga diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertantu. (Fandy Tjiptono : 2002)

b.)   Definisi Kebijakan (Policy)

Kebijaksanaan (Policy) diberi arti yang bermacam-macam, menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1970 : hal.71) arti kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Menurut Carl J. Friedrick (1963 : hal.79) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai “…serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Pengertian berikutnya menurut James E. Anderson (1979 : hal.3) bahwa kebijaksanaan itu adalah : (“serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertantu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”).

Menurut Amara Raksasataya (1976 : hal.5) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

Ø  Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

Ø  Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Ø  Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Ø  Perencanaan SDM

Perencanaan SDM esensial bagi penarikan, seleksi, diklat dan pengembangan serta kegiatan-kegiatan personalia lainnya dalam organisasi. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat.

Bagian kepegawaian harus mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sedangkan tujuan SDM adalah :

                                           I.            Memperbaiki penggunaan SDM.

                                        II.            Memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan organisasi secara efisien

                                     III.            Mengembangkan sistem informasi managemen personalia untuk membantu kegiatan unit-unit organisasi lain.

                                     IV.            Mengkoordinasikan program-program manajemen personalia dengan kegiatan-kegiatan unit lainnya.

                                        V.            Pengendalian karyawan baru secara ekonomis

c.)    Definisi Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. (http://www.organisasi.org)

Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok :
Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. (http://www.datastatistik-indonesia.com).

C.   PEMBAHASAN

Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan.

Oleh karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :

      Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.

      Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

      Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

      Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

      Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

      Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

      Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.

      Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah

      Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

      Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.

      Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif

D.   UPAYA MENGATASIPENGANGGURAN

Pendidikan

Jika kita amati seksama, kisruh penerimaan calon pegawai menjadi sipil (CPNS) yang beberapa tahun lalu mewarnai media cetak dan elektronik cukup memperhatinkan kita. Dengan munculnya KKN kerap menjadi alasan utama mereka melakukan protes. Mereka menganggap pemerintah tidak konsisten dan adil serta masih menetapkan pola-pola lama dalam seleksi CPNS.

Di luar itu semua sebenarnya ada persoalan yang selama ini belum kita kerjakan secara serius yaitu masalah penganggguran. Orang berduyun-duyun dan berdesak-desakan melamar PNS adalah bukti konkret bagaimana pengangguran di Indonesia semakin nyata

Pekerjaan seakan seperti nyawa dalam kehidupan. Karena itu bekerja kemudian dianggap sebagai eksistensi manusia dalam masyarakat.

Di sisi lain berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran sudah mencapai 40.1 juta orang atau sekitar 37 persen dari 106.9 juta jumlah angkatan kerja yang ada. Dari jumlah ini sebanyak 10.84 persen atau 11.6 juta orang adalah penganggur terbuka (artinya mereka bekerja dari 35 jam per minggu). Itu angka per Oktober 2005, atau belum memperhitungkan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebesar rata-rata 126 persen pada Oktober 2005). Sejak kenaikan harga BBM yang terakhir itu, gelombang PHK terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, sepatu, makanan, mainan, elektronik, kayu, mebel, dan lain-lain yang terjadi sepanjang 2005 belum berhenti. Bahkan wacana PHK juga merambah sejumlah perusahaan besar seperti Indofood, Unilever, dan beberapa bank BUMN seperti Danamon, Bank BNI, dan BII, dan sejumlah perusahaan otomatif.

Menurut perhitungan BPS, kenaikan BBM 2005 menciptakan tambahan pengangguran baru sebanyak 426.000 orang. Akan tetapi angka ini masih termasuk konservatif karena sumber industri menyebutkan angka PHK sudah lebih dari 700.000 sepanjang 2005 dua tahun ini.

Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan akan ada tambahan 600.000 korban PHK baru. Selama ini, pengangguran memang bukan penyakit baru saja menjangkiti perekonomian Indonesia, karena trend kenaikan angka pengangguran sebenarnya sudah terjadi sejak 1990.

Penciptaan lapangan kerja yang terjadi sejak 1990 itu tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Ironisme inilah yang semestinya dicarikan jalan keluar oleh pemerintah saat ini dan semua pihak.

Jika kita mendata data yang ada, tahun 1997 angka pengangguran masih 4.7 persen, kemudian meningkat menjadi 6.12 persen (2000), lalu meningkat lagi menjadi 8.1 persen (2001), 9.06 (2002), 9.57 persen (2003), 9.86 persen (2004), 10.6 persen (2005). Bahkan menurut catatan beberapa lembaga riset, tahun ini angka pengangguran mencapai 12-12.6 persen. Yang lebih mencemaskan lagi karakteristik dan jumlah pengangguran di Indonesia yaitu dua per tiga penganggur yang saat ini berusia muda, 15-24 tahun.

Kondisi ini sangat mencemaskan dan memprihatinkan kita semua karena jika tidak cepat segera diatasi maka akan menjadi pemicu keresahan dan gejala sosial. Angka pengangguran terbuka ini juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya, Vietnam (6.1 persen), Thailand (1.5 persen), Malaysia (3.4 persen), Korea (3.7persen), dan Singapura (4.8 persen).

Di sisi lain menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2005 memperlihatkan kecenderungan meningkatnya angka pengangguran terdidik dalam dua tahun terakhir. Artinya kesulitan mencari pekerjaan bukan hanya dialami oleh angkatan kerja tidak terdidik, tetapi juga angkatan kerja terdidik (para sarjana). Ini dicurigai menjadi salah satu pemicu menurunnya jumlah mahasiswa baru, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta ( PTS). Selanjutnya, minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi semakin menurun.

Mencermati gambaran di atas jelas bahwa perlu adanya penananganan serius dan solusi konkret, terukur, yang dapat diterapkan guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Ada dua hal mendasar yang perlu segera dilakukan saat ini. Pertama, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selama ini menjadi kebijakan untuk mengatasi pengangguran, seperti kebijakan revitalisasi pertanian, pedesaan, perikanan, dan kelautan.

Langkah ini sudah tepat, namun butuh tindakan nyata dan penjiwaan dari para anggota kabinet agar kebijakan ini benar-benar dapat diserap oleh angkatan kerja. Tetapi, tindakan nyata melalui barometer PDCA (Plan-Do-Check-Act) dan penjiwaan denan dasar GAIP (Goal-Action-Improvement- Persistence) maka kebijakan itu hanya sebatas dekorasi semata, seperti ungkapan: Jauh panggang dari api.

Kedua, revitalisasi keterlibatan (involvement) perguruan tinggi pada ranah orientasi. Artinya, perguruan tinggi saat ini dituntut mampu mengubah orientasi peserta didik dari pencari kerja menjadi pencipta kerja. Karena itu penambahan mata kuliah-mata kuliah kreativitasi perlu dipadatkan.

Sekilas cara ini terkesan sudah biasa, yang membedakan adalah perguruan tinggi sejak awal harus mampu membangun kerjasama kemitraan pada level strategis dengan banyak perusahaan (strategic linkage). Dengan kerjasama kemitraan diharapkan link and match program (program terkait dan sepadan) dapat untuk memenuhi para lulusannya diterima kerja.

Dengan dua obat di atas, diharapkan “penyakit kronis” penyakit pengangguran dapat disembuhkan, sehingga masalah pengangguran yang selama ini menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia dapat teratasi

Usaha Kecil

Dari sektor ekonomi yang ada, terdapat tiga sektor unggulan di UK. Pertama, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, ketiga sektor industri, pengolahan. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat memberikan prioritas stimulan kepada ketiga sektor unggulan tersebut. Apalagi jika dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas.

Potensi ini bisa lebih berkembang, jika pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap UK melalui berbagai program bantuannya. Memang sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UK. Misalnya dengan mengatasi berbagai kendala di UK, seperti permodalan, pemasaran, manajemen dan sebagainya. Tetapi, persoalan yang dihadapi UK tidak hanya terbatas pada persoalan- persoalan teknis tetapi juga persoalan struktural seperti persoalan dalam relasi jender.

Hingga kini, masih banyak perempuan pengusaha kecil yang terhambat aksesnya karena persoalan relasi jender baik persoalan yang muncul di ranah domestik maupun publik. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah dapat berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang telah berkecimpung untuk melakukan pemberdayaan bagi para perempuan pengusaha kecil.

Program pengembangan UK juga seharusnya dilakukan secara komprehensif. Artinya, tidak hanya memperhatikan sisi usaha saja, tetapi juga sisi lingkungan dan pemburuhannya. Segala upaya untuk mengembangkan UK, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan program meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin. Misalnya, dengan menperhatikan keamanan kerja dan kelangsungan sumber mata pencahariannya.

Berkaitan dengan itu, UK tidak hanya berpotensi untuk mengatasi pengangguran, tetapi juga dapat membuka kesempatan kerja kelompok miskin yang tidak dapat mengakses industri modern yang memiliki kualifikasi pekerja tertentu. Lebih jauh lagi UK berpotensi untuk mendukung kelangsungan hidup kelompok miskin agar menjadi lebih baik.

Sekolah Kejuruan

Sekolah kejuruan merupakan jawaban untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil tingkat menengah. Namun, sekolah kejuruan menjadi pelarian ketika mereka tidak diterima masuk sekolah menengah atas (SMA). Akibatnya, citra sekolah kejuruan secara umum terpuruk. Disiplin, kemampuan intelektual, dan kertrampilan yang seba tanggung membuat perusahaan lebih suka merekrut lulusan SMA daripada lulusan sekolah kejuruan.

Sekolah kejuruan merupakan salah satu komponen yang penting dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Suatu waktu, jumlah siswa dan sekolah kejuruan harus lebih banyak daripada SMA karena SMA bertujuan mempersiapkan siswa ke perguruan tinggi. Sedangkan kebutuhan lulusan perguruan tinggi tidak banyak. Kita membutuhkan lebih banyak peserta didik yang mahir dan teampil yang siap bekerja di masyarakat.

Sekolah kejuruan menjadi harapan untuk menciptakan tenaga yang siap berkompetisi di lapangan kerja, akan tetapi, pendidikan bukan jawaban untuk mengatasi masalah pengangguran karena pengangguran merupakan masalah investasi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan persoalan pendidikan. Meski sekolah menghasilkan lulusan seterampil dan seprofesional apapun, mana bisa lulusannya bekerja bila lapangan kerja tiak tersedia.

Pendidikan lagi-lagi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak semata-mata didesain hanya untuk mengabdi pada  pasar yang bersifat sesaat. Pendidikan bukan jawaban untuk kampanye politik memberantas pengangguran.

pendidikan untuk peradaban…

E.   CARA-CARA MENGATASI  PENGANGGURAN

1.      Cara mengatasi Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis adalah pengagguran yang diakibatkan oleh menurunya kegiatan perekonomian karena resesi. Penurunan kegiatan perekonomian umumnya dimulai dengan melemahnya permintaan akan barang. Akibat penurunan permintaan, produksi barang juga akan berkurang. Dampak pengurangan produksi adalah terjadinya penurunan investasi.
Untuk mengatasi pengangguran siklis diperlukan beberapa langkah-langkah antara lain peningkatan daya belu masyarakat. Pemerintah harus membuka proyek yang bersifat umum, seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan lainnya. Cara lain adalah dengan mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta memperluas pasar barang dan jasa.

2.      Cara mengatasi pengangguran structural

pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari ekonomi yang bersifat agraris bergeser ke ekonomi industri. Pergeseran ini lebih menitikberatkan penyesuaian karakter dan budaya pekerja sektor industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan sebafai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industri yang bersidat padat karya, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur.

3.      Cara mengatasi pengangguran friksional

Pada dasarnya, pengangguran friksional tidak dapat dihilangkan sama sekali dan hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi penfanffuran friksional adalah mengusahakan inforamasi yang lengkap tentang permintaan dan oenawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Cara lain adlah menyusun rencana penggunanaan tenaga kerja sebaik mungkin.

4.      Cara mengatasi pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu, seperti petani yang menganggur setelah musim tanam. Pengangguran seperti ini dapat diatasi dengan pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain dan melatih seorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada "masa menunggu" musim tertentu.

F.    KESIMPULAN

Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang kita punyai.

Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi, Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing (investasi), stabilitas keamanan, perilaku proteksionis (travel warning) sejumlah Negara-negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan didunia, harga minyak dunia naik, pasar global dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh ditengah dunia usaha yang masih lesu.

Disamping masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

G.  REKOMENDASI

v Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal.

v  Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan.

H.  GAMBAR-GAMBAR

 

 

LAMPIRAN

Penduduk Yang Bekerja

PENDUDUK YANG BEKERJA DI INDONESIA MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABATAN DAN DAERAH PERDESAAN/PERKOTAAN 2008 Jenis Pekerjaan/Jabatan Perdesaan Perkotaan Jumlah 0/1 1.669.523 3.080.176 4.749.699 2 111.052 537.667 648.719 3 997.640 3.595.983 4.593.623 4 7.110.368 10.794.403 17.904.771 5 1.518.016 4.220.121 5.738.137 6 37.798.442 4.353.507 42.151.949 7/8/9 11.663.067 14.048.760 25.711.827 x/00 109.423 441.699 551.132 Jumlah 60.977.541 41.072.316 102.049.857 Sumber : BPS/Sakernas Februari 2008 KETERANGAN: 1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang sejenis, 2). Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan, 3). Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis, 4). Tenaga Usaha penjualan, 5). Tenaga Usaha jasa, 6). Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, 7/8/9). Tenaga Produksi, Peralatan, Operator alat-alat angkutan dan Pekerja Kasar

Penganggur Terbuka

PENGANGGUR TERBUKA DI INDONESIA MENURUT KATEGORI DAN DAERAH 2008 Kategori Perdesaan Perkotaan Jumlah 1 4.684.369 3.570.866 8.255.235 2 97.689 55.979 153.668 3 348.519 475.610 806.129 4 110.310 102.248 212.558 Jumlah 5.240.887 4.186.703 9.427.590 Sumber: BPS/Sakernas Februari 2008 *) 1. Mencari pekerjaan, 2. Mempersiapkan usaha, 3. Tidak mencari pekerjaan, 4. Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja